Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dirjen Baru Antisipasi Shortfall Penerimaan Pajak Berulang

image-gnews
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang baru Suryo Utomo (kiri) menerima dokumen dari pejabat lama Robert Pakpahan (kanan) usai serah terima jabatan di Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat 1 November 2019. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang baru Suryo Utomo (kiri) menerima dokumen dari pejabat lama Robert Pakpahan (kanan) usai serah terima jabatan di Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat 1 November 2019. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo tak ingin menyia-nyiakan waktu yang tersisa di dua bulan terakhir 2019 untuk menggenjot penerimaan pajak seoptimal mungkin. Setelah resmi dilantik menggantikan posisi Robert Pakpahan, Suryo segera tancap gas menyusun strategi untuk mengantisipasi target penerimaan yang meleset terulang kembali di tahun ini.

Pasalnya, berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp 1.577,5 triliun. Sedangkan, hingga Agustus 2019, realisasi penerimaan baru mencapai 50,7 persen dari target yang dipasang, atau sebesar Rp 801,16 triliun. 

“Kami akan konsolidasi dulu, upaya seperti apa yang bisa dilanjutkan dan memetakan kembali mana yang bisa dipercepat untuk mengoptimalkan penerimaan dua bulan ke depan,” ujar Suryo usai acara pelantikannya di Jakarta, Jumat 1 November 2019. 

Mantan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak ini mengatakan penerimaan negara dari sisi pajak memang tengah mengalami tekanan, sehingga berpotensi meleset dari target. Sehingga, fokus untuk menjaga penerimaan  tetap on the track menjadi prioritas Suryo dalam jangka pendek sebagai nahkoda baru Direktorat Jenderal Pajak. Adapun langkah konkret yang ditempuh di antaranya adalah menyisir pos-pos pendapatan pajak mana saja yang masih potensial untuk menopang penerimaan hingga akhir tahun. “Itu yang di depan mata, action dan effort akan kami lakukan.”

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak, Yon Arsal menungkapkan pos-pos yang bisa digenjot penerimaannya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari perusahaan, serta Pajak Penghasilan Pasal 21. “Karena proyek-proyek ini kan bisanya pencairannya signifikan di bulan November dan Desember, seperti PPN itu rutin atau normalnya demikian,” kata dia. “Kalau untuk akhir tahun PPh 21 itu meningkat karena banyak yang kurang bayar selama Januari-November, lalu nanti diakumulasi.” 

Yon mengatakan kekurangan penerimaan pajak atau shortfall yang harus dikejar hingga akhir 2019 masih sekitar Rp 140 triliun lagi. Lesunya kinerja perpajakan tahun ini, menurut dia tak lepas dari kondisi perekonomian global dan domestik yang melambat, yang kemudian turut memukul kinerja sektor riil. “Tekanan ekonomi memang cukup besar, di sisi lain tetap harus berkontribusi untuk menggenjot investasi,” ucapnya. Sejak akhir tahun lalu kebijakan insentif pajak jor-joran  diberikan pemerintah, mulai dari tax allowance, tax holiday, hingga kemudahan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya juga meminta Suryo beserta seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak untuk fokus menjaga target penerimaan pajak 2019 agar dapat tercapai. “Walau dalam mencapainya hari ini mengalami tekanan yang berat, pertumbuhan harus dilakukan,,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini Bisnis: Cek Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas, Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani

2 jam lalu

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Terkini Bisnis: Cek Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas, Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani

Syarat pendaftaran CPNS Kepolisian Khusus Pemasyarakatan (Polsuspas) yang banyak diminati oleh para pelamar dari seluruh Indonesia.


Jadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

13 jam lalu

Ilustrasi petugas Bea Cukai. Instagram/Beacukairi
Jadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

Pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai disorot usai banyak kritikan terkait kinerjanya. Berapa gajinya?


Zulhas Cerita Panjang Lebar soal Alasan Permendag Tak Lagi Batasi Barang Bawaan dari Luar Negeri

14 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau pasar pakaian Blok A Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Zulkifli Hasan mengunjungi Blok A Pasar Tanah Abang untuk melihat secara langsung para pedagang  penjual barang lokal menjelang hari raya Lebaran Idul Fitri nanti. TEMPO/Tony Hartawan
Zulhas Cerita Panjang Lebar soal Alasan Permendag Tak Lagi Batasi Barang Bawaan dari Luar Negeri

Mendag Zulhas bercerita panjang lebar soal alasan merevisi Permendag Nomor 36 Tahun 2024 soal pengaturan impor.


Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

1 hari lalu

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani. kemenkeu.go.id
Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

Dirjen Bea dan Cukai Askolani menjadi sorotan karena memiliki harta Rp 51,8 miliar


Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

1 hari lalu

Ilustrasi petugas Bea Cukai. Instagram/Beacukairi
Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.


Viral Pria Robek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai Karena Tolak Bayar Pajak: Saya Gak Terima..

2 hari lalu

Ilustrasi petugas bea cukai di bandara. Foto : Bea Cukai
Viral Pria Robek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai Karena Tolak Bayar Pajak: Saya Gak Terima..

Viral seorang pria yang merobek tas Hermes mewah miliknya di depan petugas Bea Cukai. Bagaimana duduk persoalan sebenarnya?


Akhir-akhir Ini Jadi Sorotan, Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengunjungi kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta pada 27 April 2024. Instagram
Akhir-akhir Ini Jadi Sorotan, Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

Banyak masyarakat yang mempertanyaan fungsi dan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lantaran beberapa kasus belakangan ini.


Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

5 hari lalu

Ada banyak manfaat perdagangan internasional untuk masyarakat dan negara. Di antaranya bisa menggerakan perekonomian dan membuka lapangan kerja. Foto: Canva
Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

Berikut ini rincian tiga jenis sumber penerimaan utama negara Indonesia beserta jumlah pendapatannya pada 2023.


KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

9 hari lalu

Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur, Wahono Saputro,  seusai memenuhi panggilan tim Direktorat PP Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023. Wahono Saputro, diperiksa untuk permintaan klarifikasi terkait harta kekayaan dalam LHKPN miliknya, yang telah dilaporkan ke KPK pada 7 Februari 2022 sebesar Rp.14,3 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

KPK masih melakukan penyelidikan terhadap KPP Madya Jakarta Timur Wahono Saputro untuk kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.


Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

10 hari lalu

Indonesia dan Australia Memperluas Kemitraan di Bidang Pajak pada Senin, 22 April 2024. Sumber: dokumen Kedutaan Besar Australia di Jakarta
Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.